SuaraDuniaNusantara.net – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menempatkan Indonesia dalam percakapan global mengenai tata kelola hutan dan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat. Publik dalam negeri menyoroti kebijakan masa lalu, khususnya periode Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan (2009–2014), sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan ekologis. Sorotan ini memperlihatkan bagaimana isu lokal di Indonesia sering terhubung dengan dinamika global.
Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) memperluas perdebatan dengan menilai kerusakan ekologis Sumatera tidak terlepas dari maraknya izin pelepasan kawasan hutan pada masa itu. Data Greenomics Indonesia mencatat pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, angka yang tinggi dibanding sejumlah pemerintahan sebelumnya. Pada saat yang sama, 859 izin pemanfaatan hutan terbit dengan total luas lebih dari 12 juta hektare.
Keputusan SK 673/Menhut-II/2014, yang mengubah status 1,63 juta hektare kawasan hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan, kembali diperdebatkan. Kebijakan ini dinilai berdampak pada tata ruang ekologis yang berpengaruh langsung pada keseimbangan hidrologis daerah-daerah hulu yang kini terdampak banjir.
Isu ini telah lama berada dalam ruang diplomasi lingkungan global. Dalam dokumenter Years of Living Dangerously yang dirilis 2014, Harrison Ford mengkritik deforestasi Tesso Nilo dengan mengatakan, “Hanya 18 persen hutan yang tersisa,” seraya memperlihatkan kawasan gundul dari udara. Zulkifli menanggapi bahwa pemerintah tengah memperbaiki tata kelola. Potongan dialog itu kini kembali viral seiring banjir Sumatera, memperlihatkan bahwa isu ini memiliki dimensi internasional dan lokal secara bersamaan.
Ketika banjir membawa kayu gelondongan dari perbukitan, masyarakat melihatnya sebagai bukti kasat mata bahwa kebijakan masa lalu berdampak pada kondisi hari ini. Bagi diaspora dan pemerhati lingkungan di luar negeri, peristiwa ini mempertegas kebutuhan Indonesia memperkuat diplomasi lingkungan untuk melindungi warganya dari risiko ekologis.
Banjir Sumatera menjadi pengingat bahwa suara Nusantara masih terhubung dengan percakapan dunia, terutama ketika menyangkut kelestarian hutan tropis. (*)
